Komisi IX DPR DPR mendesak Depkes agar meningkatkan pelayanan jamkesmas karena selama ini Pelayanan Jamkesmas masih belum maksimal. Hal tersebut mengemuka saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning (F-PDIP), Senin (16/2) di ruang Rapat Komisi IX DPR RI. “Depkes juga harus lebih meningkatkan sosialisasi, koordinasi serta pengawasan pelayanan Jamkesmas agar tidak ada lagi masalah dilapangan terkait dengan pelayanan dan hak-hak pasien,”terang Ribka Tjiptaning. Pada kesempatan tersebut, Ribka Tjiptaning juga mendesak Departemen Kesehatan (Depkes) RI untuk lebih meningkatkan sosialisasi, koordinasi serta pengawasan pelayanan Jamkesmas agar tidak ada lagi masalah dilapangan terkait dengan pelayanan dan hak-hak pasien. Tinsnawati Karna (F-PG) mengatakan masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengenal Jamkesmas dan ada pula yang tahu namun kesulitan dalam mendapatkan Jamkesmas. “Banyak masyarakat yang ditolak untuk masuk rumah sakit karena tidak memiliki kartu Jamkesmas demikian,”ungkap Tinsnawati Ia menambahkan, masih banyak masyarakat yang belum mendapat kartu Jamkesmas, dan peralihan dari askes ke Jamkesmas yang belum terealisasikan di beberapa daerah. Sementara anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Zuber Safawi (F-PKS) mengatakan, terdapat beberapa pasien yang ditolak dari rumah sakit karena pasien itu tidak memiliki kartu Jamkesmas, karena itu Depkes harus lebih meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas atau melalui pelayanan lainnya. Hal Senada disampaikan oleh H.Abdul Ajis Arbi (F-PKS), ia mengungkapkan, banyak masyarakat miskin di Ambon belum mendapatkan Jamkesmas karena itu banyak masyarakat datang ke dukun cilik seperti Ponari karena belum mendapatkan kartu Jamkesmas. Menjawab pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI Menteri kesehatan Siti Fadilah Supari menjelaskan Seluruh lurah di Indonesia harus mencantumkan nama-nama warganya yang mendapat kartu Jamkesmas dan ditayangkan secara transparan sehingga warga mendapat kejelasan. “Saya sudah mengimbau agar pihak rumah sakit tidak menolak masyarakat yang sudah mendapatkan Jamkesmas sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan Jamkesmas,”katanya. Menteri Kesehatan menambahkan, masyarakat harus menuntut rumah sakit yang menolak peserta Jamkesmas, tetapi jika masyarakat tidak memiliki Jamkesmas, bisa menuntut pemerintah langsung dan menyadarkan masyarakat tentang hak-haknya di Jamkesmas. “kesulitan yang dirasakan oleh peserta Jamkesmas menjadi bahan pemikiran bersama apakah sistem Jamkesmas akan terus dijalankan ditahun 2009,”terangnya. (ad)